Komisi VIII Salurkan Bantuan Rp65 Miliar Wujud Berdayakan Masyarakat Sumsel

16-07-2024 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan kepada Parlementaria saat menyalurkan bantuan kepada penerima manfaat saat Kunjungan Kerja Reses di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (15/7/2024). Foto : Yasmin/Andri

PARLEMENTARIA, Palembang - Komisi VIII DPR RI bersama dengan perwakilan Kementerian Sosial menyerahkan bantuan senilai Rp 65.070.069.818 kepada masyarakat di Sentra Budi Perkasa, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Bantuan yang diberikan terdiri dari UEP korban kebakaran, Bantuan PKH, Bafferstok penanggulangan bencana, Sembako, ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial) dan Alat Bantu bagi Disabilitas.

 

“Ini adalah bentuk perhatian Pemerintah terhadap masyarakat yang punya kebutuhan khusus dan sekaligus kita memberikan bantuan berupa modal, berupa peralatan, sebagian alat penopang tubuh dan lain-lain dan terakhir ini kita menyerahkan bantuan berupa sembako bagi korban bencana, khususnya bencana banjir di beberapa kabupaten,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan kepada Parlementaria usai menyalurkan bantuan kepada penerima manfaat saat Kunjungan Kerja Reses di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (15/7/2024).

 

Marwan Dasopang yang juga Ketua Tim Kunker tersebut memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini dan berharap bahwa Sentra Budi Perkasa sebagai salah satu satuan kerja Kemensos, dapat menjangkau masyarakat luas yang berkebutuhan. Sehingga bantuan yang diberikan dapat merata di Provinsi Sumatera Selatan.

 

“Sentra kita ini harus menjangkau seluruh masyarakat yang berkebutuhan, belum tentu semua bisa kita jangkau karena masih ada masyarakat yang berada di rumahnya tidak punya jaringan, tidak punya keberanian untuk menyampaikan. Maka kalau begitu kita yang menyongsong ke masyarakat, dengarkan perhatikan siapa yang perlu untuk dukungan,” tutur Politisi Fraksi PKB ini.

 

Selanjutnya, Ia mengatakan bahwa pembinaan pada penerima manfaat juga merupakan hal yang penting untuk menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Sehingga, tidak menutup kemungkinan masyarakat sekitar penerima manfaat juga dapat terbantu.

 

“Kita bimbing supaya segera mereka punya kemampuan punya talenta dan bisa menyelesaikan urusan mereka sendiri dan bahkan bisa memberdayakan masyarakat yang lain di sekeliling dan sekitarnya,” tutup Marwan. (ysm/rdn)

BERITA TERKAIT
Komisi VIII: Prabowo Belum Puas Penurunan Biaya Haji 2025, Harapkan Lebih Rendah Tahun Depan
08-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan bahwa Presiden Prabowo belum puas dengan capaian penurunan Biaya...
DPR Ajukan Permohonan ke Prabowo: Lobi Pemerintah Saudi Tambahkan Kuota Haji
08-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Sejumlah Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang tergabung dalam Panja Biaya Haji 2025 mengunjungi Istana...
Optimalisasi Pelayanan, Komisi VIII Laporkan Hasil Panja Biaya Haji 2025 kepada Wakil Ketua DPR
07-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Panja Biaya Haji 2025 Komisi VIII DPR RI menyampaikan laporan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco...
Ini Rincian DPR Berhasil Tekan Biaya Haji 2025: Lebih Rendah dari Usulan Pemerintah dan Turun Dibanding 2024!
07-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Setelah berjuang rapat marathon selama lima hari berturut-turut, DPR RI khususnya Komisi VIII telah berhasil menekan Biaya...